Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan pajak 2025 sebagai bagian dari strategi fiskal baru untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diklaim sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi global, tekanan utang luar negeri, serta pembiayaan proyek strategis nasional.
Dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, terdapat empat sektor utama yang akan mengalami peningkatan beban pajak. Tujuannya: memperluas basis pajak, mengurangi ketimpangan, serta mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Pemerintah juga menargetkan defisit APBN turun secara bertahap di bawah 3% PDB. Untuk itu, kenaikan penerimaan pajak dianggap sebagai solusi krusial. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terbaru, salah satu sasaran utamanya adalah meningkatkan rasio pajak nasional dari sekitar 10% menjadi 13–14% terhadap PDB dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, tekanan fiskal akibat subsidi energi dan pembiayaan proyek infrastruktur seperti IKN membuat negara harus mencari ruang fiskal baru. Karena itulah kenaikan pajak 2025 menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional.
Sektor 1: Energi Fosil & Pertambangan
Sektor energi fosil, terutama batu bara dan migas, menjadi salah satu target utama kenaikan pajak 2025. Pemerintah menaikkan tarif PPh dan PPN atas komoditas hasil tambang dan energi yang dianggap tidak ramah lingkungan.
Selain pajak langsung, akan diterapkan pula pajak karbon yang lebih luas, seiring target pengurangan emisi. Bagi perusahaan tambang, ini tentu menekan margin. Tapi di sisi lain, langkah ini bisa membuka jalan bagi insentif investasi di sektor energi terbarukan.
Sektor 2: Rokok & Minuman Berpemanis
Kebijakan cukai mengalami perluasan besar di 2025. Tidak hanya kenaikan tarif cukai rokok, tapi juga minuman berpemanis, minuman berenergi, dan produk mengandung gula lainnya.
Alasannya: beban kesehatan nasional meningkat drastis, dan pemerintah ingin mengendalikan konsumsi produk berisiko. Namun, pelaku usaha di sektor FMCG mulai khawatir terhadap dampaknya terhadap penjualan, terutama di segmen kelas menengah bawah.
Kebijakan cukai mengalami perluasan besar di 2025. Tidak hanya kenaikan tarif cukai rokok, tapi juga minuman berpemanis, minuman berenergi, dan produk mengandung gula lainnya.
Alasannya: beban kesehatan nasional meningkat drastis, dan pemerintah ingin mengendalikan konsumsi produk berisiko. Namun, pelaku usaha di sektor FMCG mulai khawatir terhadap dampaknya terhadap penjualan, terutama di segmen kelas menengah bawah.
Sektor 3: Ekonomi Digital & E-commerce
Ekonomi digital juga tidak luput dari bidikan. Pemerintah secara resmi menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh final untuk pelaku e-commerce, fintech, hingga content creator yang menghasilkan pendapatan dari iklan, endorse, maupun afiliasi.
Langkah ini diambil untuk menyetarakan beban pajak dengan pelaku ekonomi konvensional. Dalam konteks kenaikan pajak 2025, sektor digital menjadi pilar baru penerimaan negara, seiring lonjakan transaksi daring yang terus meningkat pasca pandemi.
Sektor 4: Properti & Kepemilikan Lahan
Sektor keempat yang terdampak adalah properti dan kepemilikan lahan. Pemerintah mulai menerapkan sistem pajak progresif untuk kepemilikan lahan kedua dan seterusnya, serta menaikkan tarif BPHTB dan PPN properti mewah.
Langkah ini ditujukan untuk menekan spekulasi tanah dan mendorong distribusi aset yang lebih merata. Namun, pelaku industri properti meminta masa transisi yang lebih panjang agar pasar tidak anjlok dalam jangka pendek.
Dalam konteks kenaikan pajak 2025, sektor properti dianggap sebagai instrumen pengendali spekulasi lahan dan distribusi aset jangka panjang.
Dampak ke Masyarakat & Investor
Kebijakan kenaikan pajak 2025 tentu memunculkan beragam respons. Bagi masyarakat, harga produk konsumsi bisa ikut naik, terutama rokok, minuman, dan biaya layanan digital. Sementara bagi investor, kebijakan ini bisa mempengaruhi proyeksi return, terutama di sektor tambang dan properti.
Namun, jika kebijakan ini diimbangi dengan insentif dan reformasi birokrasi yang tepat, Indonesia justru bisa menjadi tujuan investasi jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Kenaikan pajak 2025 bukan sekadar tambahan beban, tapi juga cerminan arah baru kebijakan fiskal Indonesia. Dengan menyasar sektor strategis dan high impact, pemerintah mencoba memperluas sumber penerimaan sambil menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.
Pertanyaannya kini: apakah implementasi di lapangan akan berjalan efektif, atau justru menambah tekanan ke sektor produktif? Yang jelas, publik dan pelaku usaha perlu terus mencermati dampaknya—karena ujungnya akan terasa langsung di dompet masyarakat.
Pantau terus perkembangan kebijakan pajak terbaru hanya di BNM News, sumber terpercaya berita ekonomi dan fiskal nasional.
Last Updated on 9 Juli 2025 by BNM News